Pemberian dana bantuan langsung sementara
masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi
pilihan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali
mengundang pertanyaan. Jangan-jangan kebijakan BLSM hanya kebijakan untuk
menggembirakan rakyat miskin yang bersifat sementara waktu karena kenaikan
harga BBM berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pokok dan harga
barang-barang lainnya serta tarif angkutan dan sebagainya.
Bahkan, selain mengucurkan BLSM, pemerintah juga
menyiapkan program lain, seperti bantuan siswa miskin (BSM), beras bagi
masyarakat miskin, dan pemberian kupon transportasi bagi masyarakat miskin.
Menurut pemerintah, harga minyak dunia terus melambung dan hingga sekarang
sudah menyentuh level 115 dolar AS per barel, sementara alokasi dana subsidi
BBM di tahun 2011 saja sempat mencapai Rp165,2 triliun. Ini membuat pemerintah
tekor sehingga pemerintah seperti dihadapkan pada "dilema" dalam mengatur APBN. Anehnya, setiap kali
pemerintah berencana menaikkan harga BBM, pemicunya sama, harga minyak dunia
melonjak tinggi dan kas negara tekor. Atau, APBN itu terpaksa ditambal akibat
perhitungan yang meleset jauh dari kalkulasi. Pemerintah seperti tidak bisa
berkutik dan tidak mencari alternatif lain.
Lagi-lagi, pemerintah memilih cara yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya ketika
harga minyak dunia naik dan APBN dikatakan jebol, yaitu dengan menaikkan harga
BBM bersubsidi. Di balik kebijakan itu, pemerintah beralih, jika BBM harus
disubsidi, bantuan itu tidak tepat sasaran lantaran tidak dinikmati oleh rakyat
kecil, melainkan dinikmati orang kaya yang sebenarnya tidak layak untuk
menerima subsidi BBM. Intinya, pemerintah tidak akan menghadapi masalah "pelik"
sehingga terpaksa menaikkan harga BBM jika saja APBN tidak jebol.
Padahal pilihan dengan menaikkan harga BBM itu
harus dibayar mahal. Harga kebutuhan pokok akan ikut naik bahkan sebelum
kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok pun lebih dulu naik. Pada sisi lain, jika kebijakan menaikkan harga BBM itu atas
alasan kenaikan minyak dunia yang menyebabkan APBN jebol, artinya pemerintah
kurang jeli mengelola atau memanajemen APBN. Namun, yang menjadi sengsara
justru rakyat. Dengan kata lain, rakyat dijadikan tumbal atau lebih tepatnya
korban. Padahal, rakyat kecil telah mengamanahkan pengelolaan ABPN pada
pemerintah.
Nama :
Asep Solehudin
NPM :
31111244
Kelas :
2DB09